Pengumuman Qanun Aceh

Ketentuan Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan Syariat Islam.

Secara garis besar, Qanun 11/2018 ini mengatur bahwa setiap transaksi keuangan di Aceh harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip Syariah. Adapun Qanun 11/2018 berlaku untuk:

• Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh;
• Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada Qanun ini;
• Setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
• Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan usaha di Aceh; dan
• Lembaga Keuangan Syariah di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

Dengan diberlakukannya ketentuan Qanun 11/2018, maka semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang berada di wilayah Aceh wajib menggunakan prinsip Syariah, serta mewajibkan semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh dijalankan dengan prinsip Syariah.

Qanun 11/2018 berlaku sejak 4 Januari 2018, dan semua lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini selambatnya tiga tahun sejak ketentuan mulai diberlakukan. Dengan kata lain, pelaksanaan Qanun 11/2018 wajib dilakukan paling lambat tanggal 4 Januari 2022.

Qanun 11/2018 ditujukan bagi:

1. Setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh dan atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh (menundukkan diri pada Qanun ini).
2. Setiap orang beragama Islam yang melakukan transaksi di Aceh.
3. Setiap orang beragama bukan Islam, badan usaha dan atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan usaha di Aceh.
5. Lembaga Keuangan Syariah yang bertempat di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh.

Lembaga Keuangan Syariah yang dimaksud adalah:

1. Bank Syariah
   Yang dimaksud bank Syariah antara lain bank umum Syariah, unit usaha Syariah dan bank rakyat Syariah.

2. Lembaga keuangan nonbank Syariah
   Lembaga keuangan nonbank Syariah meliputi asuransi Syariah, pasar modal Syariah, dana pensiun Syariah, modal ventura Syariah, pegadaian Syariah, koperasi pembiayaan Syariah dan sejenisnya, lembaga pembiayaan Syariah, anjak piutang Syariah, lembaga keuangan mikro Syariah, teknologi finansial Syariah, serta lembaga keuangan non-bank Syariah lainnya.

3. Lembaga keuangan lainnya
   Adapun yang termasuk dalam kelompok ini yaitu lembaga keuangan nonformal dan lembaga pegadaian nonformal.

Ketentuan Qanun 11/2018 Aceh diberlakukan bagi Nasabah Prudential Indonesia yang beralamat KTP di  dan/atau alamat tempat tinggal di Aceh.

Iya berlaku bagi seluruh Nasabah yang memenuhi kriteria pada nomor 6.

Tidak terdapat pilihan untuk melakukan konversi polis. Bapak/Ibu tetap dapat melanjutkan perlindungan Polis nonSyariah yang dimiliki. Layanan Polis masih tetap tersedia  pada kantor Prudential Indonesia atau KPM yang berlokasi di luar Aceh.

Qanun Aceh 11/2018 telah berlaku sejak diundangkan pada 4 Januari 2018 bagi seluruh Lembaga Keuangan yang melakukan kegiatan di area Aceh dan Lembaga keuangan nonbank, termasuk perusahaan asuransi.

Adapun masa transisi yang diberikan selama 3 tahun akan jatuh tempo pada 4 Januari 2022, dimana ketentuan Qanun Aceh 11/2018 ini akan berlaku secara penuh.